BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang
Indonesia sedang gempar
dengan masalah politik dari masalah tentang pejabat legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Masalah yang mereka hadapi kebanyakan tentang politik uang, haruskah
indonesia menghadapi hal semacam ini. Dimanakah letak kebijaksanaan pemerintah
dalam menghadapi masalah seperti ini.
Menjadi bangsa yang
besar yang dihormati oleh bangsa lain dan selalu dikenang sejarah pasti
berpijak pada adigum “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Adigum yang
disebut konsep demokrasi itu menjadikan rakyat sebagai tolak ukur dari
perjuangan panjang diranah politik. Dengan demikian, politik yang didesain atas
nama rakyat pasti akan memberikan efek
positif, dimana pelayanan lebih diutamakan dan kenyataan lebih didahulukan
daripada konsep semu yang membingungkan dan kepentingan rakyat berada diatas
segalanya.
Tetapi dalam kenyataan
sekarang, pemerintah tutup mata dan telinga atas jerit tangis rakyat yang
terpasung dalam kebijakan – kebijakan kosong yang mencabik nurani rakyat itu
sendiri. Janji-janji yang dulu diumbar kini tinggal kenangan dan pembicaraan
yang kian meyakinkan pupus dan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.
1.2
Rumusan masalah
a.
Apakah kaidah politik dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat masih digunakan ?
b.
Bagaimana bisa kampanye dijadikan ajang
pembodohan publik ?
c.
Mengapa penanggulangan politik menjadi
dilema ?
d.
Bagaimanakah nasib pendidikan yang
terkatung-katung ?
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Kaidah
politik dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
Kaidah
politik diartikan sebagai tatacara politik artinya politik berjalan dengan
sebuah tatacara. Dan tatacara politik tidak lari dari kalimat “dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat” tetapi dalam dunia nyata kaidah politiknya diubah oleh
pejabat golongan hitam menjadi “dari rakyat
bukan untuk rakyat” dari kaidah itu dalam arti sempit dicontohkan
sebagai politik uang. Misalnya uang rakyat disalah gunakan sebagai kepentingan
pribadi untuk memperkaya diri semata akibat perbuatan buruk mereka rakyat
semakin melarat. Pejabat golongan hitam diartikan sebagai orang-orang yang
menyalah gunakan amanah dari rakyat. Indonesia tidak akan maju bilamana pejabat
golongan hitam semakin bertambah banyak bukan nya yang miskin menjadi sejahtera
malah semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.
2.2
Kampanye
pembodohan publik
Siapa
yang tidak tersipu dengan juru kampanyhe yang lihai memoles kata ? namun apa
yang disampaikan selalu berbanding terbalik dengan kenyataan. Kampanye telah
menjelmaa sebagai panggung sandirwara. Mereka memegang semboyan “Janji Manis”. Kampanye
setiap orang menyebutnya dengan hari pesta politik dimana para caleg
mengumandangkan rangkaian janji-janji kebanggaan mereka dan melontarkan seribu
orasi mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Dan apa yang mereka lontarkan entah
hanya janji atau benar adanya disuatu hari nanti jika dia terpilih. Tapi
sekarang saja kenyataannya orang-orang menjadikan kampanye sebagai pembodohan
publik dan ajang memperkaya diri. Setelah mereka terpilih janji tinggalah janji
dan masyarakat kecewa atas perbuatan pejabat golongan hitam yang menyelewengkan
amanah dari rakyat dan membohongi publik dengan janji mereka yang tidak
terbukti adanya. Tidakkah pejabat-pejabat itu berpikir jika bukan karena rakyat
merak tidak akan bisa duduk dikursi pemerintahan, dan janji yang
mengatasnamakan kesejahteraan rakyat itu pernah menjadi semangat rakyat meraih
kemajuan. Tapi kini janji itu hanya menjadi bayangan semu yang memudar.
2.3
Dilema
penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan
diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang digunakan untuk menyejahterakan
sekelompok orang. Kemiskinan sudah menjadi topik utama pemerintah di Indonesia,
pemerintah pun sudah pontang-panting menanganinya. Beribu usaha yang dilakukan
pemerintah dari pembuatan rusun, jamkesmas, raskin, BLT dan masih banyak lagi.
Tetapi banyak bantuan dari pemerintah yang disalah gunakan misalnya rusun yang
dijanjikan sebagai hunian gratis masih saja dipungut biaya sedangkan fasilitas
yang ada sangat tidak memadai. Dan contoh lainnya adalah BLT yang seharusnya
diberikan kepada rakyat yang tidak mampu malah diberikan kepada mereka yang
mampu dalam artian sangat mencukupi sedangkan mereka yang benar-benar tidak
mampu malah tidak mendapatkan jatah BLT itu. Dengan contoh seperti ini sangat
dipertanyakan adakah tindakan pemerintah untuk hal ini. Dan tidak heran lagi
mengapa rakyat miskin semakin melarat. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan
usaha yang baik namun pemerintah kurang bijak dalam menindak lanjuti kebijakannya.
Wajar saja bila rakyat miskin mempertanyakan dimana keadilan pemerintah dan
mana kesejahteraan yang dijanjikan.
2.4
Nasib pendidikan
yang terkatung-katung
Tidak
asing lagi bagi rakyat jika mendengar orasi tentang pendidikan gratis dari
mulut para caleg. Pendidikan gtaris itu hanyalah janji tanpa bukti. Adanya
janji tapi tidak ditindak lanjuti sama saja dengan kebohongan publik.
Pendidikan yang dijanjikan hanyalah mimpi mimpi rakyat yang selalu diabaikan
itu sebabnya masih banyak anak jalanan yang putus sekolah dikarenakan tidak
mampu membayar biaya sekolah yang mencekik, dan tidak heran bilamana banyak
pengangguran, anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, dan anak dibawah
umur yang bekerja sebagai buruh. Bagaimana rakyat ingin maju jika nasib pendidikan
mereka masih terkatung-katung dan untuk mengenyam pendidikan bagi rakyat miskin
hanyalah angan dan solusi untuk semua ini masih dipertanyakan adanya.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kaidah politik
kini hanyalah tulisan tanpa arti, sayap garuda yang dulu kokoh mulai rapuh
karena helai bulunya gugur dikarenakan bangsanya mulai gugur dijajah pemerintah
mereka sendiri. Janji-janji yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat kini
tinggal kenangan. Mereka yang miskin akan sekamakin miskin dan mereka yang kaya
akan semakin kaya. Kebijakan pemerintah tentang usaha kesejahteraan rakyat kini
menjadi tanda tanya besak untuk pemerintah bilamana janji mereka hanyalah
rayuan gombal. Ditambah lagi maraknya pejabat golongan hitam menjadi terdakwa
atas kasus penyelewengan uang negara, dan oleh sebab itu kepercayaan rakyat
memudar dan rakyat mulai memberontak kebijakan yang dijanjikan pemerintah.
3.2
Saran
Menjadi pemimpin
berarti berhadapan dengan tugas yang Mahabesar. Tugas pada kepentingan rakyat
adalah harga mati yang harus diperjuangkan bukan diumbar dengan janji-janji
kosong. Menjadi pemimpin tidaklah mudah mereka muncul dari serangkaian proses
seleksi, berinteraksi dengan masalah, konsisten pada tanggung jawab serta
kematangan dalam mengambil keputusan karena itu, perlu kemampuan dan pengalaman
yang cukup dalam menyikapi dan mengatasi persoalan. Kaidah politik jangan hanya
dijadikan orasi tapi ditindak lanjuti. Biarkan garuda Indonesia melebarkan
sayapnya dengan kokoh, dan biarkan indonesia menjadi negara maju dengan rakyat
yang sejahtera. Dan pejabat golongan hitam dapat ditindak lanjuti, dan tidak
ada pembedaan antara hukuman rakyat biasa dan pejabat. Hukum harus ditegakkan
seadil-adilnya. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka
menyejahterakan umat. Masyarakatnya seharusnya juga ikut membantu dalam
membangun negara agar mereka dapat bekerja sama demi menyejahterakan diri dan
negara mereka. Pemerintah tidak akan ada artinya tanpa masyarakat begitu pula
masyarakat tidak akan ada artinya tanpa pemerintah. Maka kita sebagai bangsa
indonesia yang bersemboyan bhineka tunggal ika
harus menyunjung tinggi persatuan demi kemajuan bangsa kita.
Daftar
Pustaka
Setiadi,
Andi. 2014. POLITIK HARAPAN PALSU.
Yogyakarta : IRCiSoD
Yuda,
Hanta. 2014. JEJAK PARA PEMIMPIN . Jakarta
: PT.Gramedia Pustaka Utama
Semoga bermanfaat :)
Komentar
Posting Komentar